Pegawai Jabar Terjerat Judi Online, Transaksi Capai Rp 14 M

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menghadapi temuan besar. Ribuan pegawai di lingkungan mereka diduga terlibat dalam praktik judi online. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fakta mengejutkan. Total perputaran uang dari aktivitas ilegal ini mencapai angka sekitar Rp 14 miliar.

Angka itu bukanlah jumlah uang yang hilang begitu saja. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, memberikan penjelasan penting. Ia menegaskan bahwa Rp 14 miliar adalah total transaksi. Bukan sekadar uang deposit yang disetorkan para pegawai. "Tapi Rp 14 miliar itu kalau dipilah, ada juga yang masuk dia dapat gitu. Enggak cuma deposit. Jadi misalnya menang, ya, masuk lagi kan? deposit," kata Dedi di Gedung DPRD Jabar pada Selasa, 14 Juli 2026.

Proses verifikasi data sudah dilakukan. Dari total 2.694 data awal yang diterima dari PPATK, sebanyak 2.663 pegawai berhasil terverifikasi. Rinciannya cukup beragam. Terdapat 419 Aparatur Sipil Negara (ASN), 634 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 1.610 PPPK paruh waktu. Jumlah ini menunjukkan bahwa keterlibatan tersebar di berbagai jenis status kepegawaian.

Nominal transaksi yang terekam pun bervariasi. Sangat timpang antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Dedi mengungkapkan, ada yang hanya melakukan transaksi dalam jumlah sangat kecil. "Ada yang paling kecil itu Rp 10.000," ujarnya. Di sisi lain, ada oknum pegawai di salah satu dinas yang mencatatkan transaksi hingga ratusan juta rupiah. "Yang paling besar ya ada sampai di Rp 600 juta," tambah Dedi.

Perputaran uang sebesar Rp 14 miliar itu merupakan akumulasi dari seluruh aktivitas keuangan. Bukan hanya uang yang keluar untuk deposit. Dana kemenangan yang masuk kembali ke rekening para pemain juga ikut terhitung. Jadi, angka tersebut mencerminkan total volume transaksi, bukan kerugian bersih.

Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan intensif. Pemprov Jabar saat ini sedang memeriksa seluruh nama yang tercantum dalam data PPATK. Tujuannya untuk menentukan tingkat pelanggaran masing-masing individu. Sanksi sudah disiapkan dan mengacu pada ketentuan disiplin pegawai.

Ada tiga tingkatan sanksi. Pertama, sanksi ringan hingga sedang. Bentuknya bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun atau penundaan kenaikan pangkat. Kedua, sanksi berat. Ini meliputi penurunan pangkat. Ketiga, sanksi paling ekstrem. Bagi PPPK, bisa berupa pemutusan kontrak. Sedangkan untuk ASN, ancamannya adalah pemberhentian secara tidak hormat.

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk pembinaan. Sekaligus untuk memberikan efek jera. Aktivitas perjudian jelas melanggar aturan kode etik dan hukum yang berlaku bagi pegawai negeri.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa praktik judi online telah merambah ke lingkungan birokrasi. Nilai transaksi yang bervariasi, dari puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah, mengindikasikan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah daerah merespons dengan melakukan verifikasi data dan menyiapkan sanksi berjenjang. Tindakan ini diharapkan mampu membersihkan lingkungan kerja dari aktivitas ilegal dan memberikan peringatan keras bagi pegawai lainnya.