Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Indonesia Juni 2026

Di bulan Juni 2026, banyak provinsi di Indonesia meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini memberi kesempatan bagi pemilik mobil dan motor untuk melunasi kewajiban pajak tanpa harus menanggung bunga keterlambatan atau denda tambahan. Bagi yang belum sempat memperpanjang STNK, biaya perpanjangan menjadi lebih murah.

Di Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengumumkan keputusan nomor e‑0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Program ini memfokuskan pada pembebasan bunga akibat keterlambatan pembayaran. Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Artinya, masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan, kata situs resmi Bapenda DKI Jakarta.

Program pemutihan denda di Jakarta berlaku mulai 01 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Selama periode ini, semua wajib pajak dapat melunasi PKB dan BBNKB tanpa dikenai bunga keterlambatan. Tidak perlu mengajukan permohonan, karena sistem Pajak Daerah otomatis menerapkan pembebasan.

Provinsi Jawa Tengah menawarkan empat program keringanan pajak hingga 31 Desember 2026. Pertama, pengurangan pokok PKB sebesar 5 %. Kedua, sanksi administratif mengikuti pengenaan pokok PKB sebagaimana di atas. Ketiga, pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administrasinya untuk masa pajak mulai 05 Januari 2025. Keempat, pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan PKB diberikan kepada kendaraan yang melakukan pembayaran tepat waktu. Program ini memudahkan pemilik kendaraan untuk menyesuaikan pembayaran sesuai jadwal.

Di Lampung, pemerintah provinsi memulai program keringanan pajak dan balik nama kendaraan pada 02 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Wajib pajak yang menunggak satu tahun atau lebih hanya perlu membayar PKB tahun berjalan plus 50 % pokok tunggakan tahun pertama. Sisa tunggakan dan denda dihapus. Selain itu, program ini menawarkan bebas denda dan pajak progresif, diskon mutasi/balik nama dalam daerah, serta diskon PKB tahun pertama dan kedua bagi kendaraan yang masuk ke Lampung. Untuk kendaraan roda empat, diskon mutasi 25 %; bagi roda dua, diskon 50 %. Wajib pajak yang taat pajak juga dapat memperoleh diskon 5 % hingga 25 %.

Provinsi Bengkulu mengusung program pembebasan denda, tunggakan, dan pajak kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan hanya perlu membayar PKB satu tahun berjalan. Program ini berlangsung mulai 01 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Dengan demikian, warga Bengkulu dapat melunasi kewajiban pajak tanpa menanggung beban tambahan.

Di Kalimantan Tengah, pemerintah provinsi memberikan diskon PKB dan pembebasan denda. Program ini berlaku dari 17 Mei 2026 hingga 22 Juli 2026. Pemilik kendaraan yang telat memperpanjang STNK dapat menikmati bebas denda PKB serta bebas denda SWDKLLJ (Sistem Wajib Dokumen Kendaraan Lalu Lintas) untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Namun, tetap harus membayar pokok PKB, denda berjalan SWDKLLJ, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK, pelat nomor, dan BPKB. Diskon PKB diberikan berdasarkan waktu pembayaran: 6 % untuk pembayaran sebelum jatuh tempo 90 hari, 4 % untuk 60 hari, dan 2 % untuk 30 hari.

Provinsi Bali menerapkan peraturan gubernur No. 53 Tahun 2025 tentang pemberian keringanan dan/atau pengurangan pokok PKB dan BBNKB. Kendaraan bermotor hingga 200 cc mendapat pengurangan pokok PKB 8 %. Kendaraan di atas 200 cc mendapat pengurangan 9 %. Bagi wajib pajak yang patuh bayar tanpa tunggakan tahun-tahun sebelumnya, ada tambahan potongan PKB: 10 % untuk kendaraan hingga 200 cc dan 5 % untuk kendaraan di atas 200 cc.

Provinsi Sulawesi Selatan menawarkan pembebasan denda 100 % dan pengurangan pokok PKB hingga 50 %. Program ini berlaku mulai 01 Juni 2026 hingga 30 Juni 2026. Pembebasan denda mencakup semua tunggakan denda PKB, sementara pengurangan pokok PKB 50 % berlaku untuk masa pajak tahun 2025 ke bawah. Selain itu, denda SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya juga dibebaskan.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini bertujuan mengurangi beban finansial bagi pemilik kendaraan. Dengan menghapus atau mengurangi denda, bunga, dan tunggakan, pemerintah memudahkan masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan pajak. Selain itu, diskon pada mutasi dan balik nama mempermudah proses administrasi kendaraan. Semua program ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu, biasanya tiga bulan, dan bersifat otomatis melalui sistem pajak daerah. Bagi pemilik kendaraan, langkah pertama adalah memeriksa status pajak melalui aplikasi atau situs resmi pemerintah provinsi masing‑masing. Setelah memastikan kewajiban, mereka dapat melunasi pembayaran sesuai ketentuan keringanan yang berlaku. Program ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah tunggakan pajak kendaraan, sekaligus meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan pajak yang lebih baik.