Indonesia Catat Surplus Dagang US$5,64 Miliar di Awal 2026

Selama periode Januari hingga April 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus yang cukup besar, mencapai angka US$ 5,64 miliar. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada gejolak ekonomi di seluruh dunia, aktivitas jual-beli, produksi, dan distribusi barang di dalam negeri masih berjalan dengan baik. Data ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Nilai ekspor Indonesia dalam kurun waktu empat bulan pertama tahun 2026 itu tercatat sebesar US$ 92,15 miliar. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,48% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sektor yang paling mendominasi adalah ekspor non-migas, yang nilainya mencapai US$ 87,74 miliar. Dari total tersebut, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai US$ 75,57 miliar. Sektor ini memang selama ini menjadi tulang punggung bagi kegiatan ekspor Indonesia.

Negara tujuan ekspor terbesar Indonesia masih diduduki oleh China. Nilai ekspor ke Negeri Tirai Bambu itu mencapai US$ 22,76 miliar. Posisi kedua ditempati oleh Amerika Serikat dengan nilai US$ 10,17 miliar, disusul India di posisi ketiga dengan nilai US$ 6,14 miliar. Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN tercatat sebesar US$ 17,70 miliar, dan ke Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara mencapai US$ 6 miliar.

Provinsi Jawa Tengah juga ikut menyumbang dalam kinerja ekspor nasional. Nilai ekspor dari daerah ini pada periode Januari-April 2026 mencapai US$ 4,5 miliar. Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, menyebutkan beberapa komoditas andalan dari daerahnya. Di antaranya adalah produk kayu dan turunannya yang berasal dari wilayah Temanggung dan Wonosobo. Selain itu, ada juga produk rajut dan gula aren atau yang biasa disebut brown sugar.

Meskipun kinerja ekspor terlihat positif, Ade mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satu yang paling utama adalah kenaikan biaya logistik. Masalah lainnya adalah tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku yang diimpor. Kondisi ini secara langsung berdampak pada biaya produksi dan daya saing produk ekspor Indonesia.

"Sekitar 70% bahan baku kita masih harus diimpor, terutama dari China dan beberapa negara lain di kawasan Asia Timur. Contohnya, beberapa jenis bahan baku plastik mengalami kenaikan harga. Kenaikan ini otomatis mempengaruhi perdagangan ekspor kita," ujar Ade dalam pernyataannya pada Senin, 22 Juni 2026.

Ade menekankan bahwa peningkatan kapasitas dan layanan di Pelabuhan Tanjung Emas menjadi salah satu faktor krusial. Pelabuhan ini, menurutnya, memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung kelancaran aktivitas ekspor. Pembenahan fasilitas dan penambahan peralatan operasional, terutama untuk proses bongkar muat dan pengelolaan peti kemas, dinilai mampu memperlancar arus distribusi barang.

"Perputaran ekonomi dan logistik itu sebenarnya berawal dari pelabuhan. Jalur laut adalah jalur yang paling mudah dan mendasar untuk melakukan ekspor dan impor," jelas Ade. Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat iklim usaha. Tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memperluas akses pasar ekspor.

Pelaku usaha saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan lain. Biaya logistik yang tinggi menjadi salah satu penghambat utama daya saing. Selain itu, dinamika politik dan keamanan global, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta perubahan kebijakan perpajakan juga menjadi perhatian serius. Semua faktor ini bisa mempengaruhi perencanaan bisnis dan aktivitas perdagangan para eksportir.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi motor utama ekspor Indonesia. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada bahan baku impor dan biaya logistik yang tinggi perlu segera dicari solusinya agar daya saing produk Indonesia di pasar global tetap terjaga.