Petani Cabai Gunakan Paracetamol, Kementan Larang Keras

Sebuah video yang memperlihatkan petani menggunakan obat-obatan untuk menyuburkan tanaman cabai menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan obat seperti paracetamol dan vitamin B complex dilakukan karena dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Menanggapi fenomena ini, Muhammad Agung Sunusi, yang menjabat sebagai Direktur Sayuran dan Tanaman Obat di Kementerian Pertanian, dengan tegas menyatakan bahwa praktik tersebut sama sekali tidak direkomendasikan untuk budidaya tanaman di Indonesia. Menurutnya, tindakan ini kemungkinan besar hanya didasari oleh pengalaman pribadi atau informasi yang tersebar luas di media sosial, bukan oleh penelitian ilmiah yang valid.

"Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang memadai yang menunjukkan bahwa paracetamol bisa meningkatkan produktivitas cabai secara konsisten, aman, dan ekonomis di lapangan," jelas Agung kepada awak media pada Jumat, 19 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak bisa dijadikan acuan resmi dalam budidaya pertanian.

Kementerian Pertanian mendorong para petani untuk menggunakan pupuk, pestisida, dan zat pengatur tumbuh yang sudah terdaftar secara resmi. Produk-produk ini memiliki dasar ilmiah yang kuat dan izin edar dari instansi berwenang. Penggunaan obat-obatan yang sebenarnya ditujukan untuk manusia, seperti paracetamol dan vitamin B complex, pada tanaman belum memiliki rekomendasi resmi dalam praktik budidaya cabai di Indonesia.

Agung tidak menampik bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah memang mempengaruhi harga sebagian bahan baku industri pupuk dan pestisida. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga pasokan dan keterjangkauan sarana produksi pertanian bagi para petani.

"Fluktuasi nilai tukar memang bisa mempengaruhi harga sebagian bahan baku, tetapi pemerintah terus berupaya menjaga pasokan melalui koordinasi dengan produsen, distributor, dan pemerintah daerah. Tujuannya agar kebutuhan petani tetap terpenuhi," papar Agung.

Ia merincikan beberapa langkah konkret yang diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi pertanian. Langkah-langkah ini meliputi:

• Memastikan distribusi pupuk bersubsidi dan pupuk komersial berjalan sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.
• Mendorong penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, dan teknologi budidaya yang lebih efisien. Dengan cara ini, ketergantungan terhadap bahan baku impor bisa ditekan.
• Mendorong penggunaan pestisida dan pupuk yang sudah terdaftar sesuai rekomendasi teknis. Penggunaan yang tepat sasaran akan lebih efektif dan efisien.
• Melakukan pendampingan budidaya melalui penyuluh pertanian. Tujuannya agar petani mendapatkan teknologi yang tepat dan berbasis hasil penelitian terkini.

Agung menekankan bahwa sejauh ini belum ada kajian resmi di Indonesia yang merekomendasikan penggunaan paracetamol sebagai sarana produksi pertanian. Sebaliknya, penggunaan obat manusia pada tanaman secara luas tanpa dasar ilmiah dan pengawasan justru menyimpan sejumlah potensi risiko.

Beberapa risiko tersebut antara lain:

• Menimbulkan residu senyawa farmasi pada lingkungan. Residu ini bisa masuk ke rantai pangan jika digunakan secara berlebihan.
• Mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah dan ekosistem pertanian secara keseluruhan.
• Berpotensi menyebabkan pemborosan biaya produksi karena efektivitasnya belum terbukti secara ilmiah.
• Menimbulkan persepsi keliru di masyarakat bahwa obat manusia bisa menggantikan input pertanian yang sudah melalui proses registrasi dan pengujian ketat.
• Beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa tanaman bisa menyerap paracetamol dari media tanam dan mengakumulasikannya pada jaringan tanaman dalam kondisi tertentu. Ini menjadi peringatan untuk berhati-hati.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut dilakukan dalam kondisi laboratorium. Hasilnya belum bisa menjadi dasar untuk merekomendasikan penggunaan senyawa farmasi dalam budidaya pertanian secara luas.

Agung menilai fenomena penggunaan paracetamol dan vitamin B complex pada cabai kemungkinan didorong oleh keinginan petani mencari alternatif murah di tengah tingginya biaya produksi. Namun, dari sisi ilmiah dan kebijakan, praktik ini belum memiliki dasar rekomendasi resmi. Ia menyarankan agar praktik ini tidak dipopulerkan sebelum tersedia hasil penelitian yang komprehensif mengenai efektivitas, keamanan, dampak lingkungan, dan potensi residunya pada hasil panen.

"Pendekatan budidaya yang mengacu pada Good Agricultural Practices (GAP) tetap menjadi pilihan yang paling aman, baik bagi petani maupun konsumen," tutup Agung.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi, seperti pelemahan rupiah, bisa mendorong petani mencari solusi instan. Namun, solusi tersebut belum tentu aman dan efektif dalam jangka panjang. Kementan menekankan pentingnya mengikuti praktik pertanian yang baik dan terbukti secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan informasi yang viral di media sosial.